Mengingat Kembali Sejarah Berdirinya kota Yogyakarta Secara Lengkap

Mengingat Kembali Sejarah Berdirinya kota Yogyakarta

 Halo set Sejarah yang setia, kali ini kita akan mencoba mengulas informasi yang berkaitan dengan kota Yogyakarta. Bagaimana asal mula pembentukan Yogyakarta? Bagaimana sejarahnya? Berikut informasi selengkapnya. Sejarah kota Yogyakarta tidak terlepas dari kisah Kesultanan Yogyakarta yang merupakan negara merdeka. Kesultanan didirikan pada 1755 dan dilaksanakan sesuai dengan kontrak politik Belanda.

Pendirian awal Kesultanan di Wilayah Yogyakarta

       Pada tanggal 13 Februari 1755 bertepatan dengan penandatanganan Perjanjian Giyanti antara Gubernur Jenderal Jacob Mossel, sebuah VOC dengan Mangkubumi membuat kerajaan Mataram terpecah menjadi dua bagian. Setengah dari kerajaan Mataram diberikan kepada Mangkubumi yang kemudian menjadi Kaisar dan mengubah namanya menjadi Sultan Hamengkubuwana I. Sementara itu, sisa setengah dari daerah itu lagi berganti nama menjadi Surakarta dan masih dikendalikan oleh Sunan Pakubowono III.

Meningkatnya peringkat Sultan Hamengkubuwana Mangkubumi harus bertindak cepat untuk mendirikan ibu kota kerajaan dan istana baru di atara Winongo dan Sungai Code, tepatnya di Hutan Paberingan. Apa yang menjadi modal sejarah awal kota Yogyakarta, seperti yang disebut Ngayogyakarta. Lanskap utama untuk modal akhirnya dapat diselesaikan pada 7 Oktober 1756. Untuk penerus pangeran Mangkubumi, mereka masih memilih untuk menggunakan gelarnya, lajur itu. Untuk menghindari kebingungan tentang siapa yang ada di tahta dan pendahulunya, frasa yang digunakan adalah "yang memerintah ... di Yogya". Ada juga beberapa gelar khusus, Sultan Sepuh (Sultan lama) untuk Hamengkubowono II.

Karena merupakan bagian dari kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada awalnya terbagi menjadi tiga lapis, wilayah ibukota disebut Nagari Ngayogyakarta, daerah utama bernama Nagara Court, dan wilayah luar disebut Manca Nagara. Ketika digabungkan, kawasan Nagari Ngayogyakarta dan Nagara General memiliki luas sekitar 310 km persegi, sedangkan daerah Manca Nagara kurang lebih 198,5 kilometer persegi. Itu belum menghitung wilayah tambahan Danurejo I sekitar 9,36 kilometer persegi di Banyumas.

Wilayah Ngayogyakarta

       Wilayah yang termasuk dalam lingkup wilayah Nagari Ngayogyakarta adalah kota tua Yogyakarta di Sungai Code dan Winongo, serta daerah sekitarnya dengan Masjid Pathok Negara sebagai batasnya. Sementara Pengadilan Nagara meliputi wilayah Siti Ageng Miaya Kusuma yaitu daerah antara Pajang dan Demak, daerah Siti Bumijo yang merupakan wilayah Bagelen antara Progo dan Bagawanta, daerah Siti Panekar (Pajangan bagian timur hingga Gunung), dan Siti Gadhing Mataram yang merupakan sebuah area di antara Mt. Merapi dan Samudera Hindia. Untuk daerah Manca Nagara sendiri meliputi kota Madiun, Magetan, Caruban, setengah dari Pacitan, Kertosono, Kalangbret, Ngrowo (sekarang Tulung), Mojokerto, Ngawen, Selo, Kuwu-Wirosari, daerah kecil di Grobogan.

Daerah ini semakin berkurang karena apropriasi yang dibuat oleh Daendels dan Raffles. Belum lagi mengambil dari seluruh wilayah Manca Nagara oleh Belanda setelah Perang Diponegoro pada tahun 1830. Pada tanggal 27 September tahun yang sama, sebuah perjanjian juga ditandatangani Klaten dimana perjanjian tersebut menegaskan bahwa wilayah Kesultanan Mataram dan Gunung Yogyakarta hanya mencakup luas total 2902,54 km persegi.

Warga Ngayogyakarta

        Sejarah kota Yogyakarta juga tidak keluar dari orang-orang yang hidup di dalamnya sejak zaman kekaisaran. Pada saat perjanjian itu dibuat Palihan Nagari, populasi kasultanan diperkinan ada sekitar 522.300 jiwa, yang meningkat menjadi 1.477.022 penduduk pada tahun 1930. Untuk strata sosialnya sendiri pada periode itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu bangsawan atau bandara, pegawai atau pembantu Dalem, dan orang-orang atau subjek Dalem. Sultan adalah anggota lapisan teratas strata aristokratis, strata di mana anggota juga diisi oleh orang-orang yang memiliki persekutuan dengan sultan atau pernah berkuasa.

Pemerintahan di Ngayogyakarta

       Hal penting lain dalam sejarah kota Yogyakarta adalah sistem pemerintahan pada saat itu. Hingga tahun 1972, secara de facto Kesultanan Yogyakarta menjadi negara merdeka, dan VOC hanyalah mitra yang setara. VOC kemudian menempatkan Residen di Yogyakarta, di mana tugas dari Residen ini adalah untuk mengawasi hal-hal yang sedang terjadi di Kesultanan. Awalnya, strata Residen berada di bawah sultan, tetapi tiba-tiba Daendels meningkatkan posisi mereka menjadi Menteri, dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.

Ketika Raffles terjadi, perubahan lebih lanjut ke sistem pemerintahan di mana kesultanan Sultan tidak lagi memiliki izin untuk melakukan hubungan luar negeri. Ini karena kedaulatan mereka sekarang dipegang oleh pemerintah Inggris. Pepatih Dalem dan Administrator Kerajaan juga diangkat dan diberhentikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah Inggris, di mana semua yang mereka lakukan harus menjadi pertimbangan Residen Inggris. Karena ini, Sultan mulai dibebaskan dari pemerintah yang dipimpin oleh Pepatih Dalem, di mana Pepatih Dalem sendiri hanyalah boneka dari Residen.

Kesultanan pemerintah mengalami perubahan besar ketika Hamengkubowono IX naik tahta pada tahun 1940, terutama selama pendudukan Jepang. Perlahan-lahan, Sultan kembali ke pemulihan sistem pemerintahan yang dicemari oleh birokrasi Belanda. Mulai dibentuk badan-badan pemerintahan untuk mengadakan urusan pemerintahan bernama Paniradya, dan dipimpin oleh Paniradyapati yang secara langsung di bawah perintah Sultan. Pepatih Dalem benar-benar dieliminasi sebagai pensiun Pepatih Dalem yang terakhir adalah KPHH Danurejo VIII pada 15 Juli 1945. Sejak saat itu, Sultan mulai mengambil kembali perannya sebagai penguasa dari total Ngayogyakarta.

Munculnya kota Yogyakarta

        Jalur IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengirim telegram kepada Presiden ketika proklamasi kemerdekaan. Kabel itu berisi pernyataan bahwa wilayah dan Kesultanan Yogyakarta Paku Alaman akan menggabungkan dan membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Bersamaan dengan pernyataan itu, status kekaisaran Kesultanan Ngayogyakarta berakhir, dan berakhirnya sejarah kota Yogyakarta.

Share this post