Kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Budha

1. Sistem dan struktur sosial masyarakat

A. Masa kerajaan-kerajaan Hindu

Masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk sistem dan struktur sosial masyarakatnya. Pengaruh itu dapat dilihat antara lain melalui diterapkannya sistem pembagian kasta pada masyarakat Indonesia. Kasta merupakan sistem pengelompokan masyarakat melalui tingkatan tingkatan kehidupan masyarakatnya dan berlaku secara turun menurun. Akan tetapi penggunaan kasta dalam masyarakat Hindu Indonesia dengan masyarakat Hindu India memiliki perbedaan perbedaan yang sangat mendasar. Kasta dalam masyarakat Hindu India digunakan untuk membedakan status sosial antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Sedangkan kasta dalam masyarakat Indonesia digunakan untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat nya karena kasta dalam masyarakat Indonesia hanya dipergunakan oleh bangsa Indonesia sendiri.

B. Masa kerajaan-kerajaan Budha

Sistem dan struktur sosial masyarakat Indonesia yang mendapat pengaruh Buddha tidak sama dengan masyarakat yang dipengaruhi Hindu. Pada masyarakat yang mendapat pengaruh Buddha tidak diperoleh melalui berbagai usaha. Akan tetapi masyarakat yang mendapat pengaruh Buddha dikenal adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti:

1. Kelompok masyarakat biksu dan biksuni, kelompok masyarakat ini tinggal di dalam Wihara dan telah berhasil meninggalkan hal-hal yang bersifat keduniawian. Setiap umat Buddha dapat menjadi biksu maupun biksuni.
2. Kelompok masyarakat umum, merupakan kelompok yang masih terpengaruh oleh unsur-unsur kehidupan duniawi. Mereka masih diliputi oleh hawa nafsu dan keserakahan untuk memiliki sesuatu yang dipandang dapat membuat kehidupannya lebih layak di mata orang lain. Namun dari kelompok masyarakat umum ini juga dapat menjadi biksu dan biksuni ketika muncul kesadaran untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta serta meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi.

Sistem dan struktur masyarakat Indonesia yang mendapat pengaruh Buddha yang telah berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Budha Seperti kerajaan Holing, Sriwijaya dan Sailendra.

2. Struktur birokrasi kerajaan kerajaan Hindu Budha di berbagai daerah Indonesia

Struktur birokrasi kerajaan kerajaan Hindu Budha di berbagai wilayah Indonesia tidaklah sama akan tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan tradisi masyarakat nya. Sebagai contoh dibahas struktur birokrasi dari beberapa kerajaan yang mendapat pengaruh Hindu Budha di bawah ini.

A. Struktur birokrasi Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang pernah membawa harum nama bangsa Indonesia hingga jauh ke luar wilayah Indonesia. Yaitu sebagai kerajaan maritim maka sasaran dalam perluasan wilayah kekuasaannya lebih banyak tertuju untuk menguasai daerah lautan ataupun jalur dan pusat pusat perdagangan yang sangat strategis pada masa terdahulu.

Penguasaan terhadap jalur dan pusat pusat perdagangan oleh kerajaan Sriwijaya merupakan hal yang penting akan tetapi dengan menguasai jalur dan pusat pusat perdagangan itu maka Kerajaan Sriwijaya dapat Menambah pendapatan kerajaan. Dari pendapatan ini Kerajaan Sriwijaya dapat membangun Angkatan Perang yang kuat untuk menjaga keamanan dan ketentraman kerajaan. Dalam beberapa prasasti disebutkan tentang pelaksanaan suatu keputusan raja lengkap dengan perincian Hadiah atau sanksi yang dapat diterima dalam suatu peristiwa. Oleh sebab itu ditemukan prasasti-prasasti yang mencatat masalah-masalah penyelesaian hukum sengketa antar warga. Hal yang menarik bahwa sebagai prasasti membuat ancaman-ancaman atau kutukan kutukan yang ditunjukkan kepada keluarga Raja itu sendiri. Walaupun kedengarannya aneh maka Ada pendapat yang menganggap bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi oleh sebab itu keluarga keluarga raja yang menjadi ancaman itu kekuasaannya berada di luar pengawasan langsung dari raja yang berkuasa.

Dengan demikian struktur birokrasi yang diterapkan oleh kerajaan Sriwijaya bersifat langsung, karena Raja memegang peranan penting dalam pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap strategis. Raja dapat memberikan penghargaan terhadap penguasa daerah yang setia dan sebaliknya dapat menjatuhi hukuman terhadap penguasa daerah yang tidak setia.

B. Struktur birokrasi kerajaan Mataram Hindu

Sejak zaman kerajaan Mataram Hindu tidak dapat ditemukan suatu naskah tentang teori ketatanegaraan. Walaupun demikian ada beberapa petunjuk mengenai konsepsi yang melandasi struktur birokrasi kerajaan Mataram Hindu. Di dalam Prasasti tanggal disebutkan tentang keberadaan Raja Sanjaya yang telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya.

Struktur birokrasi kerajaan Mataram Hindu terdiri dari daerah pusat Kerajaan dan daerah watak. Daerah pusat Kerajaan merupakan istana raja yang dijadikan sebagai tempat tinggal raja, Putra Raja, kaum kerabat dekat raja, para pejabat tinggi kerajaan dan para Abdi dalem. Sedangkan daerah watak merupakan daerah yang dikuasai oleh para Rakai atau rambut yang berkedudukan sebagai pejabat tinggi kerajaan dan ada yang berkedudukan sebagai kepala daerah secara turun temurun.

C. Struktur birokrasi Kerajaan Pajajaran

Sebuah naskah yang berasal dari tahun 1518 yaitu kitab Sanghyang siksakandang karesian, memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan struktur birokrasi dari Kerajaan Pajajaran. Dalam struktur birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Mangkubumi yang membawahi beberapa orang nu nangganan. Disamping itu terdapat seorang putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan Raja apabila Raja meninggal dunia atau mengundurkan diri. Untuk mengurus daerah-daerah yang luas, raja-raja dibantu oleh beberapa Raja daerah. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, raja-raja daerah itu bertindak sebagai raja yang merdeka. Namun mereka tetap mengakui raja yang bertahta di pusat Kerajaan Pajajaran sebagai yang di-pertuan atau junjungan mereka. Apabila Raja tidak mempunyai putra mahkota yang akan mewarisi tahta kerajaan Nya maka salah satu seorang dari Raja bawahan dapat dipilih untuk menggantikan kedudukan sang raja yang bertahta di pusat Kerajaan Pajajaran.

D. Struktur birokrasi kerajaan Bali

Upaya untuk mengetahui susunan pemerintahan raja-raja di Bali pada masa lampau mengalami banyak kesulitan. Hal ini disebabkan tidak semua raja yang pernah memerintah meninggalkan prasasti atau keterangan keterangan lain yang dapat digunakan untuk menyusun gambaran tentang pemerintahan pada masa itu. Namun pada prasasti prasasti yang tertua antara 882 M sampai 934 m disebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya seorang raja dibantu oleh suatu badan penasehat raja. Disamping itu raja dibantu badan-badan seperti panglapuan,somahanda  senopati di panglapuan, Pasha maksa dan panglapuan.

E. Struktur birokrasi Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan kuno yang struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan nya dapat diketahui dengan lebih lengkap. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Pada masa itu kerajaan Majapahit adalah memiliki susunan pemerintahan yang birokrasinya telah teratur. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya suatu kekuasaan yang bersifat teritorial dan desentralisasi dengan birokrasi yang terperinci. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi. Berdasarkan konsepsi tersebut, seluruh Kerajaan Majapahit dianggap sebagai replika dari jagat raya dan raja Majapahit disemayamkan dengan Dewa tertinggi yang bersemayam di Puncak Mahameru.

Share this post